Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Fiskal Moneter, Kamrussamad, memberikan pandangannya terkait pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan di saat tengah rapat di Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Senin 14 September 2026.
Dalam catatannya, Presiden Prabowo Subianto sudah dua kali melakukan penyegaran terhadap posisi Menteri Keuangan. Pertama, ketika Sri Mulyani Indrawati digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa pada 8 September 2025. Kedua, saat Purbaya Yudhi Sadewa digantikan oleh Suahasil Nazara pada 14 September 2026. Setahun setelah Purbaya menjabat.
Menurutnya, setiap figur Menteri Keuangan memiliki kebijakan, keunggulan, dan kontribusi masing-masing dalam mendukung pencapaian target perekonomian nasional. Ia melihat ketiganya memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas perekonomian.
“Ketiganya juga mampu mendorong pertumbuhan yang lebih kuat dan inklusif, serta meningkatkan ketahanan Indonesia dalam menghadapi tantangan global,” ucapnya.
Pergantian posisi Menteri Keuangan idealnya dimaknai sebagai momentum untuk memastikan kesinambungan pengelolaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Dalam konteks tersebut, pengalaman dan pendekatan ketiga figur ini menawarkan perspektif penting mengenai arah pengelolaan fiskal Indonesia.
Perjalanan kebijakan fiskal dari Sri Mulyani Indrawati, Purbaya Yudhi Sadewa, hingga Suahasil Nazara memperlihatkan tiga corak yang saling melengkapi: kehati-hatian dalam menjaga fondasi fiskal, keberanian mendorong pertumbuhan, serta upaya menjaga keseimbangan dan kredibilitas kebijakan.
Rekam Jejak 3 Menteri Keuangan
Sri Mulyani Indrawati, yang menjabat sebagai Menteri Keuangan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sejak 21 Oktober 2024 hingga 8 September 2025, atau selama 10 bulan 18 hari. Selama masa jabatannya, ia mampu meletakkan fondasi penting bagi kebijakan ekonomi pemerintahan baru.
Antara lain melalui upaya menjaga kesinambungan dan kredibilitas APBN, mengendalikan defisit anggaran, menyiapkan kerangka APBN 2025, mengawal penganggaran program prioritas pemerintah, melanjutkan reformasi perpajakan, serta memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter.
Hasil dari kebijakannya itu menunjukkan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di kisaran 5 persen. Pada periode tersebut, Sri Mulyani juga mengawal pelaksanaan sejumlah program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), sekolah unggulan, Sekolah Rakyat, revitalisasi sekolah dan madrasah, serta pemeriksaan kesehatan gratis.
“Sri Mulyani juga turut memperkuat berbagai program stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat dan menopang pertumbuhan ekonomi nasional,” bebernya.
Pada akhir masa jabatannya, berdasarkan realisasi APBN per 31 Agustus 2025, kinerja fiskal nasional masih menunjukkan kondisi yang relatif solid. Pendapatan negara terealisasi sebesar Rp1.638,7 triliun atau menurun 7,8 persen (yoy). Sementara itu, belanja negara terealisasi Rp1.960,3 triliun atau naik 1,5 persen (yoy). Dengan demikian, APBN mencatat defisit sebesar Rp321,6 triliun atau setara dengan 1,35 persen terhadap PDB (Produk Domestik Bruto).
Lanjut ke figur kedua: Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menjabat Menteri Keuangan sejak 8 September 2025 hingga 14 September 2026. Selama menjabat dalam masa 12 bulan 6 hari, Purbaya tampil dengan penekanan yang lebih agresif terhadap agenda pertumbuhan ekonomi. Ia membawa pandangan bahwa kebijakan fiskal harus memastikan roda perekonomian terus bergerak, kredit mengalir ke sektor produktif, investasi tumbuh, dan daya beli masyarakat tetap terjaga.
Terobosannya yang cukup menonjol adalah kebijakan memindahkan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL). Dana ini sebelumnya ditempatkan di Bank Indonesia, lalu dipindahkan ke sejumlah bank umum milik negara atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan likuiditas perbankan, mendorong penyaluran kredit, menurunkan biaya dana, menggerakkan konsumsi dan investasi, serta mempercepat aktivitas sektor riil.